jelaskan bagaimana sejarah jatuhnya pemerintahan orde baru?

Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru Pada mulanya, tampilnya Orde Baru adalah sebagai koreksi total terhadap Orde Lama yakni pemerintahan sebelumnya. Namun pada pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan Orde Lama. Berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewangan tetap saja terjadi pada masa berlangsungnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengembangkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam melaksanakan pembangunan baik dibidang politik maupun ekonomi. Pemberantasan praktik KKN inilah yang menjadi isu sentral yang disampaikan gerakan mahasiswa dalam aksiny menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru.

Dalambidang ekonomi, selama pemerintahan Orde Baru rakyat terpedaya oleh gambaran fisik lahiriah dengan menunjukkan seolah-olah Indonesia telah berhasil dalam pembangunan Nasional. Dari data statistik mengenai hasil pembangunan di bidang ekonomi, pendapatan perkapita Indonesia pertahun 1960- 1970-an sekitar 70 dolar AS, sampai juni 1997 telah meningkat menjadi 1.185 dolar AS. Peningkatan itu merupakan pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi, peningkatan itu dibangun di atas pondasi ekonomi yang keropos. Pertumbuhan yang dicapai hanya semu belaka karena berasal dari hutang-hutang luar negeri yang kelak akan menjadi beban yang berat bagi negara. Pembangunan di Indonesia ternyata hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Bagi sekelompok konglomerat bahkan menggenggam 70% ekonomi Nasional. Pembangunan yang dilangsungkan selama ini cenderung terpusat dan tidak merata kesemua lapisan masyarakat. Tidak meratanya hasil-hasil pembagunan di negeri ini tampak dari kenyataan miskinnya sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar, seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua.

Pada bulan Juli 1997 bangsa Indonesia terkena krisis moneter yang menyebabkan bangkrutnya perbankan danmeluas menjadi krisis ekonomi. Nilai rupiah terhadap US dollar yang semula berkisar Rp. 2.300,00 merosot tajam sampaimenembus level Rp. 15.000,00 per US dollar. Krisis ini juga berdampak pada bangkrutnya banyak perusahaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana dan naiknya harga-harga yang tidak terkendali. Kondisi ini menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Mahasiswa mulai turun ke jalan-jalan melakukan demonstasi menuntut reformasi total di segala bidang termasuk menuntut turunnya Suharto dari kursi kepresidenan. Gelombang demontrasi mahasiswa semakin meluas di seluruh kota di Indonesia, dengan pusat gerakan di kampus perguruan tinggi masing-masing. Tuntutan para mahasiswa dalam aksi-aksinya antara lain:
a. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
b. Turunnya Presiden Suharto dari kursi kepresidenan.
c. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.
d. Reformasi total di bidang plitik, ekonomi, sosial-budaya dan hukum.

Gerakan mahasiswa ini berkembang menjadi gerakan reformasi yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Pemerintah OrdeBaru menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa ini dengan mengerahkan pasukan untuk berjagajaga. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak terhindarkan, sehingga banyak menelan korban jiwa. Dalam insiden di jembatan Semanggi, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1988 terjadilah aksi penembakan yang dilakukan aparat keamanan dan menewaskan empat orang mahasiswa Trisakti. Mereka yang menjadi korban meninggal antara lain: Hendriawan, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan. Prof. Dr. Mudanton Murtejo, Rektor Universitas Trisakti Jakartamengangkat empat mahasiswanya yang tewas dalam aksi unjuk rasa menuntut reformasi di kampus mereka 12Mei 1998 itu sebagai

Pahlawan Reformasi.
Pada 19 Mei 1998 orang dikejutkan oleh gerakan mahasiswa yang satu per satu atau dua per dua menduduki gedungDPR/MPR di Senayan. Hingga ribuan mahasiswa tiba-tiba berada dalam gedung wakil rakyat itu. Mereka datang ke DPR ingin menyampaikan pernyataan yang intinya, mahasiswa menghendaki“turunnya Jenderal Besar Suharto dari posisinya sebagai Presiden RI.” Sikap Presiden Suharto terhadap maraknya tuntutan agar ia mengundurkan diri yaitu akan melakukan reshuffle kabinet, melaksanakan pemilihan umum secepatnya dan pembentukan sebuah Komite Reformasi.

Reshuffle kabinet yang dijanjikan Presiden Suharto mengalami kegagalan, yang disebabkan ketidaksediaan sejumlah tokoh yang ditunjuk untuk duduk dalam anggota Kabinet Reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, terjadilah pergantian kepemimpinan nasional. Pada saat itu, Presiden Suharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan kepada Wakil Presiden B. J. Habibie. Sumpah jabatan baru B. J. Habibie dilaksanakan di Istana Merdeka pada saat itu juga. Peristiwa pengunduran diri Suharto itu menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun.