jelaskan pengertian dan tujuan politik etis yang diterapkan pemerintah belanda di Indonesia pada masa penjajahan?

Dalam bidang politik, pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan politik etis yang mulai dilaksanakan lebih intensif pada saat Hindia Belanda (Indonesia) berada di bawah Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1899-1906. Politik ini difokuskan pada pengembangan edukasi atau pendidikan, migrasi atau kependudukan, dan irigasi atau pengairan.
Edukasi dimaksudkan untuk mendidik warga pribumi agar memiliki keterampilanketerampilan yang diperlukan untuk mendukung birokrasi dan administrasi kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi para pamongpraja (para pegawai) yang kelak lulusannya dapat dipekerjakan di kantor pemerintah. Adapun irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Sementara migrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat di Jawa ke daerah yang masih jarang penduduknya di luar Jawa.

Prinsip edukasi dalam pelaksanaanya dikembangkan lebih baik dari yang lainya, penduduk pribumi diberi kesempatan yang secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian terdapat perbedaan pendekatan pelaksanaanya. Pendekatan pertama dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Dia berpendapat bahwa pendidikan model Barat ialah yang paling tepat diterapkan bagi penduduk pribumi sehingga kesempatan harus dibuka terutama bagi warga pribumi dari kalangan yang mampu dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Warga pribumi harus dididik dengan cara Barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik warga pribumi sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan jajahan di Indonesia.
Pendekatan kedua dikemukakan oleh Idenburg dan van Heutsz yang menjadi gubemur jenderal pada 1904–1909. Pendekatan ini menginginkan bahwa edukasi yang diterapkan menekankan kepada pendekatan praktis dan sifatnya mendasar bagi masyarakat pribumi. Pada akhirnya, konsep Idenburg dan van Heutsz lebih diterima dan dikembangkan. Karena, konsep ini lebih mengarah kepada budaya lokal dan lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan pribumi.

Dalam rangka melaksanakan politik etis, pemerintah kolonial melakukan penataan sistem pendidikan yang sudah ada. Tiga sekolah praja Qwofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang didirikan pada akhir abad ke-19 melakukan upaya penataan ulang. Sekolah tersebut bertujuan untuk melahirkan para birokrat yang dapat bekerja pada pemerintah kolonial. Di sekolah tersebut diajarkan pendidikan umum dan berbagai pengetahuan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda pemerintah kolonial Belanda.

Selain sekolah pamongpraja, terdapat sekolah lain yaitu sekolah dokter Jawa atau
School tot Opieiding van Inlandische Arisen (STOVIA) yang diperuntukkan bagi pribumi
untuk menjadi dokter. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah guru atau
kweekschool yang bertujuan mendidik kaum pribumi untuk menjadi guru yang
berpendidikan Belanda.